Mau Bayar Pajak Air Kok Repot

Seorang pengusaha berkeluh kesah pada teman sejawatnya, bahwa perusahaannya yang baru saja berdiri memerlukan air baku yang diambil di Sungai Cisadane Kota Tangerang Selatan, air yang akan diambil merupakan salah satu bahan produksi yang diperlukan untuk proses produksi pabrik di perusahaannya.

Si pengusaha ini bersedia mematuhi Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan ia telah memahami tentang kewajibannya bahwa jika mengambil air permukaan di sungai wajib membayar Pajak Air Permukaan. Namun menurut si pengusaha ketika Ia datang ke Kantor Pajak ia ditolak untuk membayar pajak.

Kasus diatas sering terjadi di lingkungan masyarakat awam yang kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses sebuah perusahaan di tetapkan sebagai Wajib Pajak.  Dalam kasus diatas terdapat beberapa tahapan perijinan yang dikelola oleh instansi lain yang harus dilalui sebelum kewajiban pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan.  Perijinan ini perlu dilalui sebagai untuk menjaga ketersediaan air permukaan di sungai dan akuntabilitas jumlah pengambilan air. Diantara tahapan perijinan tersebut adalah :

  1. Pada intinya tidak ada bantaran sungai yang dikuasai oleh perorangan, namun tanah di bantaran Sungai adalah milik Pemerintah. Jika sungai tersebut melewati dua wilayah kabupaten/kota maka bantaran tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten contohnya adalah Sungai Cisadane, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, PP nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Terhadap lahan bantaran sungai yang dikuasai oleh Provinsi Banten setiap pemakaian oleh pihak luar harus mengurus ijin ke DSDAP, yang apabila disetujui maka akan diberikan ijin yang bernama Ijin Serah Pakai Tanah.
  3. Biasanya jika pabrik akan mengambil air permukaan, maka pompa dan rumah pompa berada di bantaran sungai bukan di areal pabrik, maka DSDAP akan menghitung banyaknya tanah yang di serah pakaikan dalam hitungan meter per segi meliputi rumah pompa dan penghijauan. Ijin serah pakai dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali dan terhadap luasan tanah yang diserah pakaiakan dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku ± 250 – 1.400 / m2. Pengurusan ijin serah pakai dapat dilaksanakan di DSDAP Provinsi Banten atau melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane DSDAP Provinsi Banten beralamat di JL. KS Tubun No. 42 Koang Jaya Kota Tangerang.
  4. Jika Ijin Serah pakai Tanah telah dibuat (seandainya mempergunakan tanah bantaran sungai), maka langkah selanjutnya adalah membuat Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) ke DSDAP Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air. Di dalam SIPPA ini akan diatur berapa besar debit air yang diperbolehkan untuk diambil secara terus menerus per bulannya. SIPPA ini harus diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali.
  5. Oleh karena dalam SIPPA telah diatur jumlah debit yang diperbolehkan diambil, maka setiap pabrik atau perusahaan wajib memasang alat ukur air/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis.  Alat ukur ini wajib di Tera oleh Balai Pengelola Laboratorium Metrologi yang beralamat di Jalan raya Jakarta KM 4,5 Serang, bukti telah di tera adalah Surat Keterangan Hasil Peneraan dan Surat  ini wajib di uji ulang setiap 1 (satu) Tahun Sekali.
  6. Selanjutnya Alat Ukur yang telah di Tera ini dipasang pada pipa inlet (masuk) dan disegel secara resmi oleh BPSDA WSCC DSDAP melalui Berita acara penyegelan.
  7. Jika semua telah dilalui maka pihak perusahaan wajib melapor ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Serpong untuk di tetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
  8. Setiap bulannya perusahaan akan didatangi petugas pencatat air dari BPSDA WSCC yang akan melaporkan jumlah air yang telah diambil. Selanjutnya DPKAD UPT Serpong berdasarkan hasil pencatattan tersebut akan menetapkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD) yang harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbit. Berdasarkan SKPD tersebutlah perusahaan membayar pajak, dan setiap pembayaran mendapatkan bukti pembayaran yang sah berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) di Loket DPKAD UPT. Serpong.

Demikianlah urutan-urutan proses yang harus dilalui, hal ini bukan karena birokrasi yang berbelit namun untuk menjaga kelangsungai air yang menjadi hajat hidup orang banyak, dengan pengetahuan ini diharapkan para calon Wajib pajak Air dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: