Salam

Blog ini adalah merupakan media komunikasi dan edukasi untuk masyarakat di wilayah Serpong Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya mengenai Pajak Daerah tingkat Provinsi.

Dengan semangat peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah maka Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. (Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si)

Ketentuan Umum Tentang Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Berdasarkan pajak UU tersebut Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) UU No. 28/2009 dinyatakan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri atas :

  1. Pajak kendaraan bermotor
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  4. Pajak air permukaan
  5. Pajak rokok

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air permukaan adalah semua air yang  terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Kualitas Air Baku Sungai Cisadane Berkatogeri Tercemar Berat, Untuk Memprosesnya menjadi Air Bersih Dibutuhkan Biaya Besar.

Air permukaan sungai Cisadane adalah sesuatu yang Vital dan menjadi penting karena suplai air bersih untuk wilayah Kecamatan Serpong dan Serpong Utara tergantung dari ketersediaan air baku di Sungai Cisadane tersebut.  Seperti sudah diketahui bahwa  air Sungai Cisadane di wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan sumber air baku beberapa perusahaan pengolah air bersih di wilayah Kota Tangerang Selatan.

DAS Cisadane terletak di badian timur Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Hulu Sungai Cisadane berasal dari lereng sebelah utara Gunung Kendeng, Gunung Perbakti, dan Gunung Salak, mengalir ke utara melalui pegunungan di wilayah Jawa Barat melewati Kota Bogor, Kota Tangerang, dan bermuara di Laut Jawa. Panjang sungai sekitar 140 km dengan luas DAS 1411 km2. Anak sungai utama adalah Sungai Cihapus, Cikideung, Cinangneng, Cihampea, Ciaruteun, Cianteun, dan Cikaniki di bagian hulu dekat Parung Badak.

Sebagai air baku sesungguhnya sungai Cisadane termasuk dalam kategori sungai yang sudah tercemar, sehingga untuk pengolahan menjadi air bersih dibutuhkan biaya yang besar yang salah satunya dibebankan pada konsumen, setelah melalui treatment tertentu air baku yang tercemar ini menjadi air bersih yang layak untuk dipergunakan.

Namun untuk mengetahui sejauh manakah tingkat pencemaran sungai cisadane sehingga kita dapat menjaga keberlangsungai air tersebut, maka Berdasarkan data sekunder (Diolah dari beberapa sumber) dari delapan titik pantau yaitu lokasi pantau dekat titik Intake PDAM, Cisadane Cihuni, Cisadane Jbt Gading Serpong, Cisadane Jbt Cikokol, Cisadane Jbt Robinson, Cisadane Bd Pasar Baru, Cisadane Bayur, dan Cisadane Jbt Kali Baru. Perhitungan status mutu air untuk Sungai Cisadane didasarkan pada hasil analisa air sungai dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2004 hingga 2008, dengan menggunakan metoda Storet dan Indeks-Pencemaran (IP).

Berdasarkan perhitungan metode Storet, dapat disimpulkan bahwa tingkat pencemaran air Sungai Cisadane cenderung untuk meningkat dari tahun ke tahun di setiap titik pantau dan kondisi terburuk dicapai pada tahun 2008. Untuk melihat kecenderungan status pencemaran dari hulu ke hilir dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari tabel di atas, semua titik pantau DAS Cisadane dari hulu ke hilir berstatus cemar berat dan tidak termasuk dalam kelas manapun. Parameter utama berdasarkan baku mutu kelas III yang menyebabkan pencemaran di DAS Cisadane disajikan pada gambar berikut

menunjukkan bahwa gangguan pada kualitas air Sungai Cisadane disebabkan terutama oleh pencemaran limbah domestik dan industri, pertanian, fluktuasi  aliran sungai, erosi, dan sedimentasi. Parameter pencemar yang selalu muncul di tiap titik pantau dari hulu ke hilir adalah E coli, total coli, nitrit, dan oksigen terlarut. Parameter pencemar COD hampir terdapat di setiap titik pantau kecuali di Cisadane Cihuni dan Cisadane Jbt Gasing Serpong. Parameter pencemar total seng hanya terdapat di titik pantau Cisadane Jbt Gading Serpong dan parameter BOD hanya terdapat di Cisadane Jbt Cikokol. Parameter pencemar pH terdapat di empat titik pantau yaitu Cisadane Cihuni, Cisadane Jbt Gading Serpong, Cisadane Jbt Robinson, dan Cisadane Bd Pasar Baru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah saatnyalah kita memiliki kepedulian akan keberlangsungan ketersediaan air yang sehat di sungai cisadane dengan turut serta menjaga lingkungan di sungai Cisadane tersebut. Karena dengan air baku yang tercemar para pengusaha air bersih membutuhkan biaya yg besar untuk merubahnya menjadi air bersih, hal ini tentunya dibebankan pada konsumen.

Mau Bayar Pajak Air Kok Repot

Seorang pengusaha berkeluh kesah pada teman sejawatnya, bahwa perusahaannya yang baru saja berdiri memerlukan air baku yang diambil di Sungai Cisadane Kota Tangerang Selatan, air yang akan diambil merupakan salah satu bahan produksi yang diperlukan untuk proses produksi pabrik di perusahaannya.

Si pengusaha ini bersedia mematuhi Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan ia telah memahami tentang kewajibannya bahwa jika mengambil air permukaan di sungai wajib membayar Pajak Air Permukaan. Namun menurut si pengusaha ketika Ia datang ke Kantor Pajak ia ditolak untuk membayar pajak.

Kasus diatas sering terjadi di lingkungan masyarakat awam yang kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses sebuah perusahaan di tetapkan sebagai Wajib Pajak.  Dalam kasus diatas terdapat beberapa tahapan perijinan yang dikelola oleh instansi lain yang harus dilalui sebelum kewajiban pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan.  Perijinan ini perlu dilalui sebagai untuk menjaga ketersediaan air permukaan di sungai dan akuntabilitas jumlah pengambilan air. Diantara tahapan perijinan tersebut adalah :

  1. Pada intinya tidak ada bantaran sungai yang dikuasai oleh perorangan, namun tanah di bantaran Sungai adalah milik Pemerintah. Jika sungai tersebut melewati dua wilayah kabupaten/kota maka bantaran tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten contohnya adalah Sungai Cisadane, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, PP nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Terhadap lahan bantaran sungai yang dikuasai oleh Provinsi Banten setiap pemakaian oleh pihak luar harus mengurus ijin ke DSDAP, yang apabila disetujui maka akan diberikan ijin yang bernama Ijin Serah Pakai Tanah.
  3. Biasanya jika pabrik akan mengambil air permukaan, maka pompa dan rumah pompa berada di bantaran sungai bukan di areal pabrik, maka DSDAP akan menghitung banyaknya tanah yang di serah pakaikan dalam hitungan meter per segi meliputi rumah pompa dan penghijauan. Ijin serah pakai dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali dan terhadap luasan tanah yang diserah pakaiakan dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku ± 250 – 1.400 / m2. Pengurusan ijin serah pakai dapat dilaksanakan di DSDAP Provinsi Banten atau melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane DSDAP Provinsi Banten beralamat di JL. KS Tubun No. 42 Koang Jaya Kota Tangerang.
  4. Jika Ijin Serah pakai Tanah telah dibuat (seandainya mempergunakan tanah bantaran sungai), maka langkah selanjutnya adalah membuat Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) ke DSDAP Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air. Di dalam SIPPA ini akan diatur berapa besar debit air yang diperbolehkan untuk diambil secara terus menerus per bulannya. SIPPA ini harus diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali.
  5. Oleh karena dalam SIPPA telah diatur jumlah debit yang diperbolehkan diambil, maka setiap pabrik atau perusahaan wajib memasang alat ukur air/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis.  Alat ukur ini wajib di Tera oleh Balai Pengelola Laboratorium Metrologi yang beralamat di Jalan raya Jakarta KM 4,5 Serang, bukti telah di tera adalah Surat Keterangan Hasil Peneraan dan Surat  ini wajib di uji ulang setiap 1 (satu) Tahun Sekali.
  6. Selanjutnya Alat Ukur yang telah di Tera ini dipasang pada pipa inlet (masuk) dan disegel secara resmi oleh BPSDA WSCC DSDAP melalui Berita acara penyegelan.
  7. Jika semua telah dilalui maka pihak perusahaan wajib melapor ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Serpong untuk di tetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
  8. Setiap bulannya perusahaan akan didatangi petugas pencatat air dari BPSDA WSCC yang akan melaporkan jumlah air yang telah diambil. Selanjutnya DPKAD UPT Serpong berdasarkan hasil pencatattan tersebut akan menetapkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD) yang harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbit. Berdasarkan SKPD tersebutlah perusahaan membayar pajak, dan setiap pembayaran mendapatkan bukti pembayaran yang sah berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) di Loket DPKAD UPT. Serpong.

Demikianlah urutan-urutan proses yang harus dilalui, hal ini bukan karena birokrasi yang berbelit namun untuk menjaga kelangsungai air yang menjadi hajat hidup orang banyak, dengan pengetahuan ini diharapkan para calon Wajib pajak Air dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Bagaimana Menghitung Pajak Air Permukaan

Pemungutan Pajak air permukaan oleh Pemerintah Provinsi Banten dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsai Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsai Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali :

  1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
  3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
  4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
  5. Pemgambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Penentuan harga dasar air dilakukan berdasarkan Keputusan Gurbernur Banten Nomor 13 tahun 2003 yang telah diubah dengan tentang Peraturan Gubernur Banten nomor 31 Tahun 2008 dan diubah kembali menjadi  Peraturan Gubernur Banten nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku.

Harga Dasar air permukaan = (komponen sumber daya air) x

(faktor kelompok  jenis pengambilan   pemanfaatan air) x

(harga air baku)

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur :

  1. Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1).
  2. Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7).
  3. Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km2 (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500 km2 (nilai faktor 0,8)
  4. Kondisi Daerah aliran sungai / daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2),

Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok kabupaten/kota di Provinsi Banten, yaitu kelompok Kab/Kota Tangerang dan Cilegon, Kabupaten Serang, serta Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Adapun harga air baku untuk air permukaan adalah sebesar Rp 75,-/m3.

Mekanisme penentuan besarnya pajak air permukaan dilakukan berdasarkan laporan volume pengambilan dan pemanfaatan air oleh wajib pajak kepada UPT DPKAD . Data laporan itu diklarifikasi dengan data lapangan dari petugas DPKAD atau BPSDA . Data volume air tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai perolehan air dan besarnya tariff pajak yang harus dibayarkan.

Menghitung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tahukah anda bahwa setiap kita membeli BBM di SPBU kita telah ikut membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), nilai yang kita bayarkan adalah 5 % dari nilai jual BBM setelah dipotong PPN.

Jadi jika harga premium per liter Rp. 4.500 maka perhitungan nilai pajaknya adalah :

Rp. 4.500 x 5/115 = Rp. 195.652 per liter

Jadi jika kita membeli 10 liter, maka PBBKB nya adalah Rp. 1956.52,

Tentunya anda akan bertanya bagaimanakah proses pembayaran pajak yang anda bayarkan tersebut :

  1. Proses pertamakali adalah Penetapan Penyedia BBM (contoh Pertamina, Shell Indonesia, Petronas Indonesia dan Total Indonesia ditetapkan sebagai Wajib Pungut (Wapu) oleh Pemerintah Provinsi Banten
  2. Selanjutnya pihak penjual (SPBU) melakukan Delivery order (DO)  ke penyedia bahan bakar dan diwajibkan membeli seharga harga pasaran yang telah ditetapkan, misalkan Premium per liter adalah Rp.4.500. Dalam hal ini pihak penyedia bahan bakar wajib memungut PPN dan PBBKB serta memberikan nilai keuntungan untuk pembeli (SPBU).
  3. Nilai PBBKB yang telah dipungut selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke DPKAD Provinsi Banten dan disetorkan langsung setiap tanggal 25 bulan berikutnya ke Kas Daerah Provinsi Banten.
  4. Nilai PBBKB yang masuk ke Kas daerah Provinsi Banten adalah bagian dari PAD Provinsi Banten untuk pembangunan daerah.

Peranan Kantor kami sebagai Unit Pelaksana Teknis di Serpong adalah mendata jumlah DO SPBU di wilayah kerja DPKAD Provinsi Banten UPT Serpong yang meliputi 20 SPBU dari 4 Penyedia Bahan Bakar (Pertamina, Petronas, Total dan Shell) di Kecamatan Serpong, Serpong Utara dan Setu Kota Tangerang Selatan.

Bentuk pendataannya adalah pencatattan DO melalui lembar Laporan SPTPD setiap bulannya,  Hal ini untuk mendukung akuntabilitas pelaporan data dengan cara hasil pendataan kami sebagai bahan Rekon data antara dilapangan dengan data yang dilaporkan oleh penyedia BBM (Wajib pungut), sehingga tingkat kebocoran pemungutan Pajak daerah dapat diminimalkan dan bahkan dihapuskan.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.